DASAR-DASAR ORGANISASI DAN INFORMASI KELOMPOK 3

KOMPETENSI PENGELOLA DOKUMEN PUBLIK DAN SEMI PUBLIK

 Pengertian Kompetensi dan Pengelola

Kompetensi adalah kemampuan, keterampilan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Bersifat berkembang, kontinyu, dan dinamis serta dapat diraih setiap waktu.

Ada 6 karakterisik kompetensi diantaraya :
1. Motiv merupakan sesuatu yang secara konsisten di pikirkan atau di inginkan oramg menyebabakan tidakan.
2. Sifat merupakan karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi
3. Konsep diri merupakan sifat, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
4. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik.
5. Keterampilan merupakan kemempuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu.
6. Kompetensi mental atau keterampilan konitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

Gerdon (1988) dalam sutrisno (2010 : 204) menjelaskann beberapa aspek yang terkandug dalam konsep kompensi sebagai berikut.

· Understanding atau pemahaman, yaitu kedalaman potensi yang dimiliki.

· Knowledge atau pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang potensi, yang berarti mengetahui apa yang harus diperbuat.

·  Skill atau bakat, yaitu keterampilan yang dimiliki.

· Attitude atau sifat, yaitu reaksi terhadap rangsangan.

·  Interest atau minat, kecenderungan atau ketertarikan yang tinggi terhadap sesuatu.

· Value atau nilai, yaitu standar perilaku atau sikap yang dipercaya secara psikologis.

Pengelola berasal dari kata kelola yang artinya menurut KBBI ialah mengendalikan atau mengurus. Pengelola merupakan kata benda sehingga dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Kompetensi Pengelola Dokumen Publik dan Semi Publik

Kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja orrganisai yang efektif dan efisien. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi memungkinkan setiap jenis pekerjaan dapat dilaksankan dengan baik, tepat-waktu, tepat sasaran, dan sebanding atara biaya dan hasil yang diperoleh.

Kompetensi pengelola dokumen publik dan semi publk adalah kemampuan dalam mengendalikan atau mengurus dokumen publik dan semi publik.

Pengelola dokumen semi publik maupun publik antara lain :

1. Pustakawan
2. Record Manager
3. Arsiparis
4. Dokumentaris
5. Ilmuwan Informasi

The (US) Special Libraries Association (SLA) pada tahun 1996 merumuskan bahwa kompetensi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Kompetensi profesionalisme, yaitu yang terkait dengan pengethuan dibidang sumber-sumber informasi, teknologi, menejemen, penelitian dan kemampuam menggunakan pengetahuan tersebut.
2. Kompetensi individu yang menggabarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai agar dapat berkerja secara efektif.

Pada 2003 rumusan ini direvisi dan ditambah, yaitu:

1. Menambah pengetahuan dasar dengan praktik dan pengalaman yang terbaik dan terus mempelajari produk-produk informasi, layanan, dan manajemen praktis sepanjang kariernya.
2. Menaruh kepercayaan pada keunggulan dan etika professional serta nilai dan prinsip-prinsip profesi.

Didalam SKKNI pengetahuan dan keterampilan diwujudkan 3 kelompok kompetensi yaitu :

1. Kompetensi Umum
2. Kompetensi Inti
3. Kompetensi Khusus

Dalam membangun kompetensi profesional maupun kompetensi individu (pribadi), model pustakawan ideal yang di inginkan harus memiliki kecakapan sebagai berikut :

1. Adaptability
2. People Skill ( Soft Skill)
3. Positif Thingking
4. Personal Added Value
5. Berwawasan Enterpreneurship
6. Team Work Sinergi

Kode Etik dan Perilaku Pustakawan

       Dalam kode etik pustakawan tersebut bahwa pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang di milikinya melalui pendidikan.

Tujuan kode etik profesi

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profes
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
6. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjamin erat
7. Menentukan baku standarnya sendiri

Fungsi kode etik profesional

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi dengan prinsif profesionalitas yang di gariskan.
2. Sebagai sarana control sosical bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etik dalam keanggotaan profesi.

Kompetensi suatu profesi akan selalu berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan pelanggannya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut pengelola untuk meningkatkan terutama di bidang teknologi informasi. Kompetensi teknologi informasi yang dibutuhkan pengelola dokumen adalah:

1. Penguasaan atau pemahaman pengetahuan dasar tentang sistem computer dan pemahaman tentang cara mengatasi permasalahan yang sederhana.
2. Penguasaan atau keteranpilan dan pengetahuan tentang program pengolahan kata dan pengolahan angka, yang terkait dengan tugas-tugas administrative kantor.
3. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tentang program pengolahan data.
4. Penguasaan atau pemahaman pengetahuan tentang jaringan computer dan keterampilan menggunakannya.
5. Penguasaan keterampilan menelusuri informasi di internet.
6. Penguasaan atau keterampilan atau pemahaman sistem perancangan web design untuk mengakomodasi sumber informasi dan penelusuran atas sumber informasi

Kebijakan Pelaksanaan Arsiparis

      Syarat-syarat petugas kearsipan ( Asiparis )

1. Keterampilan
2. Ketelitian
3. Kerapian
4. Kecerdasan

Daftar Pustaka

Porwono, Drs., M.Si.,(2013), Profesi pustakawan menghadapi tentang perubahan, Yogyakarta, Graha ilmu

Muhsin,Drs., Dkk., (1985), Dasar-dasar kearsiap, Semarang, Jayengprawiran. 

DASAR-DASAR ORGANISASI DAN INFORMASI KELOMPOK 2

LEMBAGA PENGELOLAHAN DOKUMEN SEMI PUBLIK DAN DOKUMEN PUBLIK

Pengertian

Dokumen berasal dari bahasa latin yaitu docare, yang berarti mengajar. pengertian dokumen menurut luis Gottschalk (1986;38) sering kali digunakan para ahli dalam dua pengertian,yang pertama berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefa, peninggalan-peninggalan tertulis, dan petilan-petilasan artiologis. Kedua, yaitu diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat, Negara seperti surat perjanjian,Undang-undang, konsesi, dan lain lain.

Macam-macam dokumen

1. Dokumen Publik

Dokumen public berisi informasi yang isinya dapat disebar luaskan secara umum dan bebas. Dokumen jenis ini biasanya tersimpan dalam perpustakaan dalam bentuk buku atau terbitan lainnya.

2. Dokumen Semi Publik

Dokumen semi publik diperlukan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari badan usaha, lembaga, oerganisasi, dan lain-lain. Dokumen tersebut disimpat di unit kerja pada setiap lembaga dan dikelola oleh record manager, bila sudah tidak diperlukan lagi untuk menjalankan kegiatan sehari-hari,tetapi masih perlu dilestarikan karena nilai historinya maka dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan untuk disimpan didalam sebuahh tempat penyimpanan khusus dan orang yang mengelolanya disebut Arsiparis.

Contoh lembaga pengolahan dokumen public dan semi public

a.      Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku dan informasi lainnya. kegunaan pustakawan adalah mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola, menyebarluaskan dokumen berisi pengetahuan publik.

b.     Records manajer

Recorder manajer adalah orang yang bertanggug jawab untuk manajemen arsip dalam suatu organisasi. Kegunaan records manajer adalah untuk mengumpulkan, menyimpan dan mengelola dokumen (record) berisi pengetahuan semi publik yang tidak lagi diperlukan dalam kegiatan sehari-hari suatu lembaga atau organisasi.

c.      Arsiparis
Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan. (UU 43/09)

Kegunaan arsiparis adalah mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola dokumen berisi pengetahuan semi publik yang tidak lagi diperlukan untuk kegiatan sehari-hari badan usaha, lembaga, organisasi, tapi perlu dilestarikan sebab nilai historisnya.

d.     Dokumentalis
Dokumentalis adalah orang yang aktif dalam pekerjaan dokumentasi atau ahli informasi yang terlibat dalam pekerjaaan mengumpulkan koleksi dan menyebar luaskan informasi.

Tugas seorang dokumentalis adalah mengolah majalah beserta isinya, mengembangkan system temu kembali dan menyebarkan isinya. Profesi dokumentalis di Indonesia tidak dikenal walau sebenarnya sudah menjalankan pekerjaannya yaitu menghimpun, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan dokumentasi.

e.      Ilmuwan informasi
Ilmuan informasi adalah orang yang ahli atau memiliki banyak pengetahuan. Mengembangkan kajian Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Mayoritas dari mereka adalah akademisi yang ada di perguruan tinggi, yang tertarik dalam bidang informasi.

Orgainisasi Informasi

1. Lembaga kearsipan

Lembaga Kearsipan  adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidangpengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.” (Pasal 1 Angka 12 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan).

Lembaga kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga arsip.
    a. ANRI

    b. Arsip daerah provinsi

    c. Arsip daerah kabupaten/kota; dan

    d. Arsip perguruan tinggi

2. Lembaga dokumentasi dan informasi

   a. Perpustakaan

Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, serta dimanfaatkan oleh masyarakat  yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri.

   b. Museum

Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengomunikasikan, dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan kesenangan.

Lembaga Dokumentasi

    a. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Lembaga Negara

    b. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Kementerian

    c. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi LPNK

    d. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Provinsi

    e. Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Kabupaten/Kota

    f. Perbedaan Perpustakaan, Rekod, dan Arsip

Perbedaan Perpustakaan, Recod, dan Arsip

Perpustakaan

Perpustakaan adalah sebuah tempat, gedung, ruangan atau sejumlah ruangan yang diatur untuk menyimpan dan menggunakan koleksi buku. Kumpulan buku materi perpustakaan lainnya yang disimpan untuk keperluan bacaan, belajar dan konsultasi. Adapun koleksi atau sekelompk koleksi dari buku, dan atau bahan tercetak maupun noncetak yang diorganisasi dan dirawat untuk keperluan bacaan, konsultasi, studi, riset dsb. Perpustakaan dikelola untuk memfasilitasi akses pemustaka, dikelola oleh pustakawan atau pegawai terlatih lainnya guna memenuhi keperluan pemustaka.

Rekod

Merupakan dokumen yg diciptakan atau diterima oleh badan korporasi, keluarga, perorangan dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya.

Contoh SIM, KTP, KTM dll.

Arsip

Adalah berkas pranata umum maupun swasta yang dinilai perlu disimpan secara permanen untuk untuk tujuan acuan dan penelitian dan telah disimpan atau telah dipilah untuk disimpan pada sebuah lembaga kearsipan.

Daftar Puastaka

Http://www.duniapelajar.com/2016/04/11/pengertian-dokumentasi-menurut-para ahli/

Http://Kharisma-a-p-fisip09.web.unair.ac.id/artikel_detail-36379-dunia/20ilmu-ilmu/20informasi/20perpustakaan.html

DASAR-DASAR ORGANISASI DAN INFORMASI KELOMPOK 1

Dokumen Semi Publik dan Dokumen Publik

Pengertian Dokumen semi publik dan Dokumen publik

A. Dokumen Semi Publik

Dokumen semi publik adalah dokumen yang digunakan untuk keberlangsungan kerja atau kegiatan sehari-hari suatu organisasi. Dokumen semi publik ini dokumen yang bersifat tidak bebas atau tidak untuk disebarluaskan dan dipublikasikannya secara terbatas. Orang-orang tertentulah yang dapat mengetahuinya, seperti orang yang berada dalam sebuah organisasi. Dokumen-dokumen tersebut disimpan di unit kerja pada setiap lembaga dan dikelola oleh records manager setelah dokumen tersebut tidak diperlukan lagi bagi organisasi, dokumen tersebut dapat dimusnahkan.

B. Dokumen Publik

Dokumen Publik adalah informasi yang isinya dapat disebarluaskan secara umum dan bebas . Dalam arti bebas dokumen ini boleh di ketahui oleh masyarakat atau semua orang. Dokumen publik tersimpan dalam perpustakaan-perpustakaan dalam bentuk buku-buku atau terbitan lainnya dan pustakawanlah yang bertugas mengumpulkan, menyimpan , dan mengelolah dokumen tersebut. Sebab Pustakawan adalah seseorang yang memegang peranan penuh dalam pengolahan dokumen selain kepala perpustakaan.

Fungsi Dokumen Semi publik dan Dokumen publik

A. Fungsi dokumen semi publik :

1. Direkam dan di publikasikan secara terbatas.

2. Bermanfaat bagi kelompok /organisasi tertentu.

3. Berisi informasi yang berkaitan dengan organisasi atau menunjang kegiatan sehingga disimpan sebagai bukti suatu aktifitas.

4. Tidak boleh di pakai orang luar tetapi bisa dipakai jika mendapat izin.

B. Fungsi dokumen publik :

1. Sebagai sarana penyediaan informasi bagi masyarakat luas.

2. Sebagai sarana pendidikan atau untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.

3. Untuk memajukan pemi kiran masyarakat .

4. Bisa menjadi sarana hiburan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat luas .

5. Bisa di manfaatkan secara bebas.

Contoh Dokumen Semi Publik dan Dokumen Publik

A. Contoh Dokumen Semi Publik

1. Rekod

Rekod adalah dokumen yang dibuat oleh badan korporasi,keluarga,perorangan dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya. Penyimpanan atau perekaman rekod dapat di simpan dalam bentuk data,dokumen,atau elektronik .Rekod juga dapat disebut dengan Arsip Dinamis.

2. Arsip

Berdasarkan UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, pasal 1 ayat 2, menyatakan Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah ,lembaga pendidikan,organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,dan peseorangan dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun fungsi arsip menurut pasal 2 undang-undang no.7 tahun 1971 dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. arsip dinamis adalah arsip yang diperlukan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan kebngsaan pada umumnya atau di pergunkan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi Negara(arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari). Arsip dinamis menurut fungsi dan kegunaannya dibedakan menjadi :

1· Arsip aktif adalah arsip-arsip yang masih dipergunakan bagi kelangsungan kerja.

2· Arsip semi aktif adalah arsip-arsip yang frekuensi penggunaanya sudah mulai menurun dalam masa transisi antara arsip aktif dan inaktif.

3· Arsip inaktif atau arsip semi stasti adalah arsip-arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari.

b. Arsip statis adalah arsip yang tidak di pergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi Negara (di pergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari). Arsip statis ini merupakan pertanggungjawaban nasional bagi kegiatan pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang.

B. Contoh Dokumen Publik

Dari pengertian dokumen publik kita dapat mengetahui apa saja contoh dokumen publik. Contohnya adalah buku, majalah, Koran, rekaman gambar , dan segala sesuatu yang bisa di sebar luaskan atau di terbitkan kepada seluruh masyarakat.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Dokumen Semi Publik dan Dokumen Publik

A. Prinsip Pengelolaan Dokumen Semi Publik

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 29 yaitu:

1. Pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:

       a) Pengelolaan arsip dinamis

       b) Pengelolaan arsip statis

2. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif

3. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip

4. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan

5. Pelaksanaan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh arsiparis.

B. Prinsip pengelolaan dokumen public

Prinsip pengelolaan dokumen publik ini bisa kita sangkut pautkan dengan pekerjaan seorang pustakawan di perpustakaan. Koleksi perpustakaan merupakan serangkaian pekerjaan yang dilakukan sejak bahan pustaka diterima perpustakaan sampai dengan siap di pergunakan oleh pemakai atau pembaca.

Pengolahan meliputi :

1. Membuat identifikasi informasi

Dimulai dari registrasi:

Pertama, yaitu mencatat semua koleksi dalam buku induk dan identifikasi koleksi , sehingga semua koleksi diketahui jumlahnya,tercatat rapid an jelas .catatan keterangan fisik seperti pengarang,judul,jumlah eksemplar, dan informasi lain yang di anggap penting .

Kedua, memberikan identitas agar semua koleksi memiliki ciri atau tanda sebagai bukti milik oleh perpustakaan, dengan cara membubuhkan stempel pada halaman tertentu.

2. Katalogisasi

Membuat catalog setiap koleksi dengan memuat deskripsi atas fisik buku/ bahan pustaka secara lengkap mencakup pengarang, judul, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, kolasi, ilustrasi dan lainnya. Katalogisasi menggunakan pedoman standar.

3. Klasifikasi

Adalah mengelompokkan seluruh koleksi menurut kelas/ kelompok tertentu. Biasanya menurut subjek atau isi buku. Maksudnya agar koleksi terkelompok dan tersusun dengan baik, sehingga mudah di cari kembali.

Hasil klasifikasi adalah penentuan nomor kelas dan kelompok koleksi informasi menurut isi dan subjek. Pedoman standar untuk klasifikasi yaitu menggunakan pedoman DDC (dewey decimal classification), dan tajuk subyek.

4. Kelengkapan koleksi

Antara lain label, kartu buku, kantong buku, slip buku, slip tanggal, kartu katalog, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perpustakaan. Kartu dijajarkan sebagai pedoman dan dijajarkan menurut system tertentu (abjad/kamus, nomor kelas). Kartu katalog adalah wakil koleksi, oleh karena itu jajaran kartu katalog dan koleksi harus sama.

5. Penyusunan koleksi 

penyusunan, penataan, dan penempatan koleksi pada rak buku dipergunakan oleh pengunjung perpustakaan.

Penyusunan ada dua cara :

Pertama adalah penempatan tetap (buku yang sudah ditempatkan tidak akan berubah lokasinya).

Kedua adalah penempatan relatif (buku bisa bergeser sesuai dengan kebutuhan).

6. Pengolahan dengan computer

kegiatan yang harus dilakukan adalah pemasukan data, pembuatan lembar kerja dan pembuatan barcode. Namun ada beberapa kegiatan yang harus tetap dilakukan yaitu registrasi, katalogisasi dan klasifikasi.

Sumber:

Jojingga. “Fungsi, isi, dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Dokumen Publik dan Semi-Publik”. 11 April 2017. Jojingga.blogspot.com.

Pristotia, Dea. “Dokumen Publik dan Dokumen Semi Publik”. 12 Maret 2013. http://blog.ub.ac.id/deapristotia/2013/03/12/dokumen-publik-dan-dokumen semi publik-tugas-organisasi-informasi/

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;

b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan

wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam;

d. bahwa ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang

tersendiri;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf di, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perpustakaan;

Mengingat:

Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

2. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

3. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

5. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana

pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status

sosial-ekonomi.

7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di

lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

9. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau

lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

10. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

12. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh

pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.

13. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

14. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

15. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

16. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan,

keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untukmencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:

a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;

b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;

c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;

d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

(2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak

memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

(3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

(1) Masyarakat berkewajiban:

a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke

Perpustakaan Nasional;

c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;

d mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan

f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Pemerintah berkewajiban:

a. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;

b. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber

belajar masyarakat;

c. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;

d. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);

e. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;

f. meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;

g. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;

h. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan

i. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kotaberkewajiban:

a. menjamin penyelenggaraan dan pengembanganperpustakaan di daerah;

b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;

c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;

d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;

e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 9

Pemerintah berwenang:

a. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pasal 10

Pemerintah daerah berwenang:

a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;

b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan

c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk

dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 11

(1) Standar nasional perpustakaan terdiri atas:

a. standar koleksi perpustakaan;

b. standar sarana dan prasarana;

c. standar pelayanan perpustakaan;

d. standar tenaga perpustakaan;

e. standar penyelenggaraan; dan

f. standar pengelolaan.

(2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan

penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 12

(1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan

kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

(3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai

koleksi khusus Perpustakaan Nasional.

(4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan secara terbatas.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional.

(2) Koleksi nasional yang berada di daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah (KID), dan didistribusikan oleh perpustakaan umum provinsi.

BAB V

LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

(1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

(2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional

perpustakaan.

(3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi

informasi dan komunikasi.

(4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

(5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.

(6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antarperpustakaan.

(7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

BAB VI

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, SERTA PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

(1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.

(2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:

a. memiliki koleksi perpustakaan;

b. memiliki tenaga perpustakaan;

c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;

d. memiliki sumber pendanaan; dan

e. memberitahukan keberadaannya ke Perpus￾takaan Nasional.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

a. perpustakaan pemerintah;

b. perpustakaan provinsi;

c. perpustakaan kabupaten/kota;

d. perpustakaan kecamatan;

e. perpustakaan desa;

f. perpustakaan masyarakat;

g. perpustakaan keluarga; dan

h. perpustakaan pribadi.

Pasal 17

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 18

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 19

(1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

(2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara

berkesinambungan.

BAB VII

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 20

Perpustakaan terdiri atas:

a. Perpustakaan Nasional;

b. Perpustakaan Umum;

c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

d. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan

e. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Nasional

Pasal 21

(1) Perpustakaan Nasional merupakan LPND yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang

perpustakaan dan berkedudukan di ibukota negara.

(2) Perpustakaan Nasional bertugas:

a. menetapkan kebijakan nasional, kebijakan umum, dan kebijakan teknis pengelolaan perpustakaan;

b. melaksanakan pembinaan, pengembangan, evaluasi, dan koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan;

c. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan

d. mengembangkan standar nasional perpustakaan.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perpustakaan Nasional bertanggung jawab:

a. mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;

b. mengembangkan koleksi nasional untuk melestarikan hasil budaya bangsa;

c. melakukan promosi perpustakaan dan gemar membaca dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat; dan

d. mengidentifikasi dan mengupayakan pengembalian naskah kuno yang berada di luar negeri.

Bagian Kedua

Perpustakaan Umum

Pasal 22

(1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

(5) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota melaksanakan layanan perpustakaan

keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 23

(1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

(3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

(4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional

sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk

pengembangan perpustakaan. Bagian Keempat Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 24

(1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakanperpustakaan yang memenuhi standar nasional

perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

(4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional

perpustakaan.

Bagian Kelima

Perpustakaan Khusus

Pasal 25

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 26

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas

memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Pasal 27

Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 28

Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.

BAB VIII

TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN, DAN

ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

(1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dantenaga teknis perpustakaan.

(2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

(3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh

pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan

tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan

tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum Pemerintah, perpustakaan umum provinsi, perpustakaan umum kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi dipimpin oleh pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas:

a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;

b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan

c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Pendidikan

Pasal 33

(1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab

penyelenggara perpustakaan.

(2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.

(3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum provinsi, dan/atau

perpustakaan umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan

dan pelatihan.

Bagian Ketiga . Bagian Ketiga

Organisasi Profesi

Pasal 34

(1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan.

(3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.

(4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;

c. memberi pelindungan hukum kepada pustakawan; dan

d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 36

(1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b berupa norma atau aturan yang harus

dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 37

(1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis

Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesipustakawan diatur dalam anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 38

(1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 39

(1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 40

(1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

(2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. sebagian anggaran pendidikan;

c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

d. kerja sama yang saling menguntungkan;

e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;

f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau

g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

BAB XI

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 42

(1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.

(2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 43

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan

pengawasan perpustakaan.

BAB XII

DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 44

(1) Presiden menetapkan Dewan Perpustakaan Nasional atas usul Menteri dengan memperhatikan masukan dari Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi.

(3) Dewan Perpustakaan Nasional bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perpustakaan Provinsi bertanggung jawab kepada gubernur.

(4) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:

a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;

b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;

c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;

d. 2 (dua) orang akademisi;

e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;

f. 1 (satu) . . .f. 1 (satu) orang sastrawan;

g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;

i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan

j. 1 (satu) orang tokoh pers.

(5) Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan.

(6) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:

a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;

b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan

c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Pasal 45

(1) Dewan Perpustakaan Nasional dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Dewan Perpustakaan Provinsi dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 46

Dewan perpustakaan dapat menjalin kerja sama dengan perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, tata cara pengangkatan anggota, serta pemilihan pimpinan dewan perpustakaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 48

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

(2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi olehPemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas.

(3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuanpendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses

pembelajaran.

(4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat￾tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 49

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50

Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca

sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 51

(1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.

(2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

(3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan perpustakaan.

(4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca

melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.

(5) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perpustakaan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

(6) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil

melakukan gerakan pembudayaan gemar membaca.

(7) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 52

(1) Semua lembaga penyelenggara perpustakaan yangtidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, dan Pasal 24 dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 54

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Nopember 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2007

TENTANG

PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki.

Hal itu karena ketika manusia purba mulai menggores dinding gua tempat mereka tinggal, sebenarnya mereka mulai merekam pengetahuan mereka untuk diingat dan disampaikan kepada pihak

lain. Mereka menggunakan tanda atau gambar untuk mengekspresikan pikiran dan/atau apa yang dirasakan serta menggunakan tanda-tanda dan gambar tersebut untuk mengomunikasikannya kepada orang lain. Waktu itulah eksistensi dan fungsi perpustakaan mulai disemai. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi mempercepat tumbuh-kembangnya perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan menjadi semakin kompleks. Dari sini awal mulai berkembang ilmu dan teknik mengelola perpustakaan. Perpustakaan sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya umat manusia tersebut, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia itu kepada generasi-generasi selanjutnya. Sasaran dari pelaksanaan fungsi ini adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Di sisi lain, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu, perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of Information Society– WSIS, 12 Desember 2003.Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan, dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan pada peningkatan mutu hidup. Indonesia telah merdeka lebih dari 60 (enam puluh) tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itumerupakan wujud kerja sama dan perpaduan dari berbagai jenisperpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang￾Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan ketidakjelasan kewenangan pusat dan daerah dalambidang perpustakaan. Keberadaan Perpustakaan Nasional RepublikIndonesia sebagai LPND berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11Tahun 1989 tidak lagi memiliki kekuatan efektif dalam melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman kebijakan dalam pengembangan perpustakaan di daerah secara umum pada satu sisi menguntungkan sebagai pendelegasian kewenangan kepada daerah. Namun, di sisi lain dianggap kurang menguntungkan bagi

penyelenggaraan perpustakaan yang andal dan profesional sesuai dengan standar ilmu perpustakaan dan informasi yang baku karenabervariasinya kemampuan manajemen dan finansial yang dimiliki olehsetiap daerah serta adanya perbedaan pemahaman dan persepsimengenai peran dan fungsi perpustakaan. Sejumlah warga masyarakat telah mengupayakan sendiri pendirian taman bacaan atau perpustakaan demi memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah. Namun, upaya sebagian kecil masyarakat ini tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang jumlah, variasi, dan intensitasnya jauh lebih besar. Untuk itu, berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan perpustakaan sebagai sarana yang paling

demokratis untuk belajar sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi atau terbelakang akibat faktor geografis berhak mendapatkan layanan perpustakaan sesuai dengan kondisi setempat misalnya, perpustakaan keliling atau perpustakaan terapung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sebagian besar naskah kuno masih dimiliki masyarakat. Untuk memudahkan pendataan dan upaya

pelestariannya, perlu didaftarkan ke PerpustakaanNasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem nasional perpustakaan adalah sistem pensinergian semua jenis perpustakaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI guna lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem nasional perpustakaan mempunyai keterkaitan secara fungsional dengan sistem pendidikan nasional khususnya pada prinsip pendidikan nasional yang diselenggarakan sebagai pembudayaan dan pemberdayaan termasuk di dalamnya pembelajaran sepanjang hayat. Bahwa sistem nasional perpustakaan dan sistem pendidikan nasional secara bersama-sama berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas sebagai bagian yang inheren dari pembentukan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud transmedia adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak ke media lain, seperti mikrofilm, CD, digital.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Naskah kuno berisi warisan budaya karya intelektual bangsa Indonesia yang sangat berharga dan hingga saat ini masih tersebar di masyarakat dan untuk melestarikannya perlu peran serta pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan standar tenaga perpustakaan juga mencakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala. Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penerbitan katalog induk nasional dilakukan baik secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy). Ayat (2) Penerbitan katalog induk daerah dilakukan baik secara tercetak (hardcopy) maupun secara terdigitalisasi (softcopy).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dengan memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional, suatu perpustakaan secara formal dimasukkan dalam sistem nasional perpustakaan untuk secara bersinergi dan terkoordinasi dengan perpustakaan lainnya mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Istilah desa disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat setempat seperti nagari, bori, naga, dan sejenisnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koordinasi terhadap pengelolaan perpustakaan dimaksudkan guna mewujudkan suatu sistem nasional perpustakaan yang efektif dan efisien agar secara sinergis mendukung pencapaian tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam mengembangkan standar nasional perpustakaan, Perpustakaan Nasional bekerja sama dan berkoordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Koleksi nasional perlu dikembangkan karena memuatsimpanan informasi yang luas dan permanen sebagaihasil karya budaya bangsa yang harus dilestarikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang dalam pengembangan koleksinya wajib menyimpan bahan perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam yang diterbitkan di daerah tersebut, atau karya tentang daerah tersebut yang ditulis oleh warga negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jumlah judul dalam koleksi perpustakaan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan untuk bacaan wajib, bacaan penunjang, dan bacaan pengayaan wawasan keilmuan yang terkait dengan mata kuliah yang disajikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undanganadalah undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang tentang Kepegawaian.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud tenaga ahli di bidang perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi di bidang perpustakaan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memajukan profesi meliputi peningkatan kompetensi, karier, dan wawasan kepustakawanan.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Peran serta masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan dilakukan dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dewan Perpustakaan.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan, Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi dapat bekerja sama dengan lembaga independen yang kompeten.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat, meliputi gerakan buku murah, penerjemahan, penerbitan buku berkualitas, dan penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum (kantor, ruang tunggu, terminal, bandara, rumah sakit, pasar, mall).

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Satuan pendidikan merupakan wahana paling tepat untuk menumbuhkan kegemaran membaca sejak usia dini yang terus dikembangkan sejalan dengan peningkatan kemampuan peserta didik, antara lain, melalui penugasan kepada mereka untuk mendayagunakan bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4774